DPRD Minta Gubernur Surati Presiden Cabut Izin Pertambangan

BENGKULU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyikapi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu.

Anggota Dewan Dempo Xler mengungkap permasalahan banjir bukan hanya karena kondisi cuaca yang ekstrem karena hujan, tetapi juga diakibatkan hilangnya kawasan hutan dan penggundulan hutan yang semakin parah. Sehingga membuat kehilangan kesimbangan dalam resapan air terhadap permukaan tanah.

Dempo meminta agar Gubernur Bengkulu bersurat kepada Presiden, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, dan pihak terkait untuk mencabut ijin tambang dan perkebunan di hulu sungai yang menimbulkan kerusakan.

“Penggundulan hutan dan penyalahgunaan izin pertambangan yang ada di hulu sungai harus segera cepat ditangani. Agar banjir kiriman tidak terjadi saat hujan deras di daerah hulu sungai” kata Dempo, Rabu (3/11/21).

Dempo mengungkap, sebelumnya pihak dewan pernah melakukan sidak di Hulu Sungai dan mendapati terdapat 10 pabrik yang membuang limbah ke sungai.

“Di sana hutan sudah rusak akibat penggundulan hutan dan penambangan batubara, karena Kota Bengkulu di hilir tentu menerima dampaknya,” katanya.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sendiri, kata Dempo menyatakan pembuangan limbah sudah steril. Namun akibat aktivitas dari perusahaan itu berdampak pada pendangkalan alur sungai sehingga kapasitas sungai tidak lagi proporsional.

“Sebagai contoh di daerah Rawa Makmur Kota Bengkulu, sungai yang ada dulu sedalam 4 meter, namun saat ini hanya sedalam 1 meter saja. Ini membuktikan jika dasar sungai ada penumpukan limbah,” ungkapnya.

Dempo berharap agar Pemerintah memberikan hukuman jika ada pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan kerusakan di Hulu sungai.

“Kami minta Pemprov maupun pemerintah pusat tegas mengevaluasi pertambangan yang ada di hulu sungai, agar masalah banjir bisa diatasi,” pungkasnya. (red/adv)