DPRD Dengarkan Aksi Massa BBM, Bahas Agraria hingga Reformasi Polri

BENGKULU – Setelah melakukan negosiasi akhirnya pihak anggota DPRD Provinsi Bengkulu setuju untuk melakukan parlemen jalanan bersama pihak masa Bengkulu Bersatu Melawan.

Selain itu para anggota DPRD Provinsi Bengkulu juga mendengarkan beberapa keluhan dari para petani mengenai problem yang mereka alami.

Salah satu petani sawit di kecamatan Malin Deman Mukomuko, Dahli Iskandar mengatakan dengan adanya kenaikan BBM membuat mereka kesulitan dalam bertransportasi untuk membawa hasil pertaniannya.

Belum lagi mereka juga susah dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerahnya yang terbilang pelosok, selain itu perizinan perusahaan perkebunan saat ini sudah tidak jelas.

“Sudah banyak yang tidak aktif lagi, banyak lahan terlantar. Nah itu ruang untuk kami hidup dan berusaha untuk menyambungkan tali hidup, masa depan anak cucu. Malah tidak ada lagi untuk kami, karena kami yang punya wilyah hutan paling luas, sementara kami sendiri merintih,” kata Dahli pada Bengkulunews.co.id Senin (26/09/22) sore.

Ia meminta agar mengenai kenaikan BBM daerah pedalaman lebih diperhatikan dan mengevaluasi Kembali perizinan yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Sehingga tersedia ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah dalam Bertani.

“selebih dari pada itu tentang masalah memperjuangkan hak-hak kami terhadap regenerasi oleh koperasi yang ada di wilayah kami, terutama di Muko-muko kami berharap ini betul-betul dievaluasi,” tambahnya.

Setelah mendengarkan keluhan para petani DPRD Provinsi Bengkulu menerima nota kesepakatan Bengkulu Bersatu Melawan yang berisi poin sebagai berikut :

Menolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

• Menolak dengan keras kenaikan harga BBM bersubsidi
• Mendesak pemerintah membatalkan Kenaikan BBM bersubsidi
• Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kecukupan ketersediaan BBM
  bersubsidi
• Melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar pengunaan
  BBM bersubsidi.
• Cabut SK gubernur no K.324/BPAKD/2020 yang berimflikasi pada kenaikan tarif PPBKB
  Menjadi 10 persen sehingga harus kembali dinormalkan kembali meniadi 5 persen

Reforma Agraria dan Kesejateraan Petani

• Tanah untuk petani
• Mendesak pemerintah provinsi Bengkulu untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas produk pertanian
• Mendesak pemerintah provinsi Bengkulu untuk memberikan pembaharuan sistem pemberian modal usaha bagi para petani
• Stop alih fungsi lahan
• Evaluasi perizinan pembangunan tata ruang dan investasi yang merugikan
• Kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi untuk rakyat
• Mendesak kepada pemerintah provinsi Bengkulu untuk segera merealisasikan penyaluran alat Mesin Pertanian gratis bagi petani di provinsi Bengkulu secara merata.
• Mendesak gubernur dan wakil gubernur untuk merealisasikan janji politik kepada petan

Reformasi Polri

• Chek berkala mental pasukan polri
• Stop pengunaan gas air mata dan refresifitas penanganan aksi masa gerakan rakyat.
• Evaluasi pengunaan senjata api
• Hentikan dualisme fungsi polri

• Serta siap memberikan laporan hasil dan perjuangan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan kurun waktu 7 kali 24 jam.

Dengan bentuk perjuangan aspirasi Bengkulu Bersatu Melawan :

• Audiensi dengan pimpinan DPR RI/MPR RI terkait tuntutan Bengkulu Bersatu Melawan
• Menyurati presiden Republik Indonesia terkait aspirasi massa aksi Bengkulu bersatu melawan.
• Mengawasi kinerja gubernur Bengkulu

Setelah itu perwakilan dari Mahasiswa menyerahkan nota kesepakatan kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu.