Logo

Koalisi September Hitam, Bagaimana Nasib HAM di Era Neo-Kolonialisme

Koalisi September Hitam, Bagaimana Nasib HAM di Era Neo-Kolonialisme

BENGKULU – Setalah melakukan aksi Simbolik di Simpang Lima Ratu Samban, Koalisi September Hitam lakukan diskusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tema ‘Bagaimana Nasib Hak Asasi Manusia di Era Neo-Kolonialisme’ di Taman Budaya, Jum’at (13/09/2024) malam.

Neokolonialisme merupakan penjajahan modern yang dapat masuk melalui sendi-sendi kehidupan suatu negara dan merupakan kelanjutan dari era kolonialisme.

Neo-kolonialisme masa kini merupakan imperialisme pada tahap terakhirnya dan mungkin yang paling berbahaya. Di masa lalu, adalah mungkin untuk mengubah sebuah negara yang telah dijajah oleh rezim neo-kolonial Mesir pada abad ke-19 adalah contohnya menjadi wilayah kolonial.

Kini, proses ini tidak lagi memungkinkan. Kolonialisme kuno sama sekali tidak dihapuskan. Kolonialisme masih menjadi masalah Afrika, tetapi di mana-mana mengalami kemunduran.

Hakikat neo-kolonialisme adalah bahwa Negara yang tunduk padanya, secara teori, independen dan memiliki semua atribut kedaulatan internasional. Pada kenyataannya, sistem ekonominya dan dengan demikian kebijakan politiknya diarahkan dari luar.

Diskusi ini adalah sebagai pemantik masyarakat Bengkulu harus tahu bagaimana nasib HAM di Era Neo-Kolonialisme.

Pemantik diskusi tersebut yaitu M.A Prihatno selaku Pegiat Sosial, Rachmad Istari Aktivis Disabilitas, Fahmi Arisandi Ketua PH Aman Wilayah Bengkulu, Abah Joni Kane Seniman Bengkulu, dan Ali Akbar Aktivis Lingkungan Hidup.

Pada saat ditemui BengkuluNews, M. Alfath Harahap salah atu Tim Koalisi September hitam menerangkan bahwa kegiatan ini adalah bagain dari dialog Publik, bagaimana kondisi HAM di Neo-Kolonialisme.

“Kegiatan ini diisi oleh narasumber berbagai elemen yang diskusi ini'” terangnya.

Alfath juga menjelaskan masih banyaknya kasus HAM yang terjadi di Indonesia dan terkesan di abaikan di Negara.

“Pelanggaran HAM yang terbaru, kita lihat kawan-kawan ada salah satu masyarakat adat yang di Sumatera Utara, dia yang berusahan mempertahankan wilayahnya, malah di ciduk oleh aparat keamanan. Untuk di Bengkulu, kawan-kawan di Pasar Seluma, untuk kawan-kawan di Mukomuko masih banyak yang terjadi,” jelasnya.

Pada saat diskusi ini dimulai, M.A Prihatno selaku Pegiat Sosial. Dirinya menyampaikan Neo-Kolonialisme ini di dalam pikirannya mencakup dua hal, yaitu Terkait dengan Digitalisasi, dan Regulasi.

“Apa penjajahan yang baru dari kacamata Digitalisasi karena penjajahan itu secara esensinya adalah berusaha menguasai sesuatu orang yang berkuasa atau orang yang ingin berkuasa, ingin menguasai sesuatu maka sekarang dengan masifnya digitalisasi maka itu yang sekarang di jajah,” sampainya.

Kedua, terkait Regulasi, penjajahan yang sekarang dilakukan itu legal di lakukan, dengan cars mengubah aturan-aturan, merubah regulasi, dalam tingkat Global secara Dunia maupun yang lebih khusus dalam tingkat lebih lokal di Provinsi Bengkulu. Penjajan dilakukan secara legal.

Lebih lajut, acara diskusi ini puluhan masyarakat hadir dari berbagai elemen untuk mendengar bagaimana pentingnys untuk tahu Neo-Kolonialisme serta kasus HAM yang ada.

Dihiasi dengan tampilan menarik, suasana diskusi ini semakin menarik dan memberikan refleksi pikiran. Ditampilaln puisi serta di hiasi jawaban melalui lirik dan musik.

Sehingga, Ayu Wijayanti selaku Akademisi menambahkan dirinya sangat berantusias melihat banyak peserta yang hadir untuk mengetahui bagaimana keadaan Negara saat ini.

“Kegiatan-Kegiatan Seperti ini, harusnya di perbanyak dan juga dirutinkan, shingga kita bisa mengetahui bagamaina kondisi Negara sesunggunya, dan kita bisa mengambil sikap seperti aoa yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Serta, Ayu menegaskan bahwa sampai saat ini Pemerintah masih berada pada tatanan atau pada tataran yang mereka masih ikuti kata dari pimipinan, yang sebenarnya mereka adalah pelayan bagi seluruh masyarakat dan warga Negara Indonesia.

“Kalau untuk Pemerintah Bengkulu ini, mereka harus lebih memperhatikan karena memang mereka pada dasarnya melayani kebutuhan masyarakat dan warga yang ada di Bengkulu ini,” tegasnya.