Kadis Dikbud Sebut KIP Program Pemerintah Pusat, Bukan dari Paslon Gubernur

BENGKULU – Kepala Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirman sebut Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program dari Pemerintah Pusat.

Beredarnya Isu terkait penerimaan bantuan KIP dari salah satu calon Kepala Daerah di Bengkulu,  Kepala Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirman mengatakan bahwa dana KIP tersebut merupakan Program dari Pemerintah Pusat.

“Jadi bukan karena prestasi seseorang, memang itu program dari pemerintah pusat dan disesuaikan di daerah,” kata Saidirman, Senin (23/09/2024).

Kemudian, Penerimaan KIP merupakan siswa yang kurang mampu, serta memiliki Kartu Indonesia Sejahtera yang merupakan syarat agar dapat menerima bantuan.

“Jadi bukan yang bersangkutan, bukan  siapapun yang mengusulkan, hanya semua sekolah itu mengusulkan siswa-siswa untuk mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar,” jelas Saidirman.

Selanjutnya, Saidirman menerangkan agar masyarakat harus tahu program KIP ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke dearah sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing.

“Penerima KIP ini wajib ada kartu Indonesia Sejahtera. Ini diusulkan oleh pihak sekolah melalui dapodik, diakomodir pusat, dan disampaikan ke Pemerintah Daerah kembali,” terangnya.

Lebih lanjut, banyaknya isu mobilisasi penerimaan KIP dari salah satu paslon Kepala Daerah di Bengkulu, Saidirman sangat prihatin, dikarenakan itun membuat ke gaduhan di masyarakat.

“Tentu memberikan edukasi kepada masayarakat, bahwa sesungguhnya program seperti ini di polisirkan ini memang agak sedih kita, ini boleh dikatakan membodohi masyarakat,” Singkatnya.