Divisi Keimigrasian Kanwil Papua Barat Kunjungi UKK Kantor Imigrasi Bengkulu untuk Optimalisasi Layanan Publik

BENGKULU – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mambangun Unit Kerja Kantor di wilayah Papua Barat serta mengoptimalkan fungsi keimigrasian, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan serta melakukan visitasi terhadap kinerja UKK dalam memberikan pelayanan keimigrasian di wilayah Bengkulu dan sekitarnya

Tim dari Divisi Keimigrasian Kanwil Papua Barat ini dipandu oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) Bengkulu, Bona Roy Simanungkalit datang ke UKK Ketahun dalam rangka koordinasi dalam pengumpulan data dan pelaksanaan visitasi. Setibanya di UKK Ketahun, tim disambut oleh Kepala Unit (Ka. Unit) UKK, Ali Fataruba, yang menjelaskan secara rinci mengenai situasi pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, tim berfokus pada beberapa aspek penting, di antaranyaprosedur pelayanan keimigrasian, pengawasan terhadap penerbitan dokumen keimigrasian, serta peningkatan sistem administrasi untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengembangan program strategis yang selaras dengan visi misi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam pelayanan keimigrasian di wilayah Papua Barat.

Selain itu, melalui visitasi ini, Divisi Keimigrasian Kanwil Papua Barat juga berharap dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UKK Ketahun, sehingga dapat diberikan solusi yang tepat guna mendukung Rencana Pembangunan UKK di wilayah papua Barat. UKK Ketahun berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan di UKK agar masyarakat mendapatkan kemudahan akses layanan keimigrasian yang profesional dan akuntabel.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Ditjen Imigrasi dalam meningkatkan pelayanan yang mudah bagi masyarakat yang jauh dari Ibukota Propinsi, terutama dalam pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.