Kemendagri Pastikan Roda Pemerintahan di Sulteng Berjalan Normal

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten, Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong dapat menjalankan roda pemerintahannya berjalan normal.

Mendagri, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa “Tim pendampingan Kemendagri dan Praja IPDN yang sedang bertugas terus berupaya membantu sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya”. Hal ini ditegaskan Tjahjo minggu (7/10/2018).

Sesuai dengan arahan sebelumnya, bahwa Tim Pendampingan bertugas ke lokasi bencana fokus melakukan pada tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu: Pertama, melakukan pendataan aparat pemerintah daerah dan DPRD setempat yang jadi korban meninggal dan hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah, dan lain sebagainya.

Kedua, melakukan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak, seperti kantor pemerintahan yang rusak, sarana prasarana, peralatan kantor dan pendukung pemerintahan lainnya pada Pemda Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

Ketiga, melakukan pendampingan kepada Pemda diantaranya pendampingan penyusunan dan perubahan APBD, mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan KTP el. Keempat, memberikan semangat kepada teman – teman jajaran aparatur Pemda yang selamat untuk kembali bekerja normal seperti sebelumnya.

Kelima, mendorong Pemda untuk membuat tempat- tempat pelayanan pemerintahan darurat, seperti kantor desa /kantor lurahnya hancur maka bisa kantor lurah sementara dan jika Lurahnya/Kepala Desanya menjadi korban meninggal maka bisa segera tunjuk Plt. Lurah ataupun wakil kepala desa. Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lain sebagainya. Tegas Tjahjo.

Sementara itu, Bahtiar (Kapuspen Kemendagri) menyatakan sesuai arahan Mendagri bahwa “harus ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan hasil pendataan aparatur yang meninggal selanjutnya dikoordinasikan dengan Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kemungkinan penambahan formasi penerimaan PNS baru untuk di Pemda Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan kabupaten parigi Moutong dengan memprioritaskan formasi penerimaan sesuai kebutuhan dilokasi bencana. Misalnya, sarana geologi, guru psiko, dokter, perawat, penyuluh pertanian, dan penyuluh perikanan”.

Ia menambahkan jika ada dari Angggota DPRD Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong menjadi korban meninggal segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Berdasarkan hasil pendataan infastruktur dan sarana prasarana, peralatan pemerintahan yang rusak maka akan dibangun kembali dengan dukungan APBN, baik bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pemerintahan, serta menggunakan dana program penanggulangan bencana. Untuk itu, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk membantu membangun gedung kantor pemerintahan yang tahan gempa.

Bahtiar menegaskan, “Intinya Kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan Pemda Provinsi Sulteng, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong dapat kembali normal, Kemendagri akan koordnasi dengan Menpan RB untuk penanganan aparat yang menjadi korban. Sedangkan untuk pembangunan kantor dan sarana prasarana pemerintahan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, kepala Bappenas, Menteri PURR dan BNPB”. Tegasnya.

Ia menuturkan juga data sementara yang diterima dari Ketua Tim Pendampingan Kemendagri yang berada di lapangan Elvius Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri bahwa data gedung Kantor Pemda provinsi yang rusak Berat.

yaitu: Kantor Gubernur Provinsi Sulteng, BPBD, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Biro Organisasi, Biro Otda, Biro Admimistrasi Ekonomi, Biro SDM, Biro Kesra, Bappeda, Badan Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan KB, Balitbangda dan Bapatda. Bahtiar menambahkan “sesuai arahan Mendagri bagi kantor yang rusak berat maka untuk sementara mereka berkantor dengan mendirikan tenda di depan kantornya masing – masing”. Katanya.

Selanjutnya terkait data ASN yang meninggal , yaitu ASN Pemda Provinsi Sulteng 15 orang dan ASN Pemda Kota Palu 42 orang, data korban hilang lainnya adalah 54 orang anggota Satpol PP Kota Palu yang hilang saat persiapan pengamanan peringatan HUT Kota Palu”.

Sampai pada hari Jumat (5/10/2018) untuk aparatur Pemprov Sulteng pegawai keseluruhan dari 12.623 orang, baru 3.300 yang hadir masuk kantor. Sedangkan, untuk jumlah aparatur ASN Kota Palu yang berjumlah 6.734 orang terinformasi pasti 42 orang ASN Kota Palu meninggal dunia ditambah 54 orang anggota Satpol PP yang hilang saat bertugas di pantai saat persiapan pengaman HUT kota Palu, untuk sementara data yang disampaikan Tim Pendamping Kemendagri, minggu (7/10/2018). Pungkasnya.