Pemkot Bengkulu dan Kejari Siap Wujudkan WBK dan WBBM

Bengkulu – Pemkot Bengkulu bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini terlihat dari Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri Asisten I Pemkot Bengkulu Bujang HR, Wakapolres Kota Bengkulu Gusti Adi serta jajaran pimpinan kantor vertikal Kementerian di Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kamis (27/2/2020).

Dalam sambutannya, Asisten I Bujang HR menyampaikan, bahwa integritas tercipta ketika semua pihak bersangkutan mampu untuk melaksanakan komitmen pada Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tersebut.

“Untuk itu kita berani melakukan perubahan dan melawan korupsi, ini sesuatu yang membuat kita lebih dihargai nantinya. Pencanangan zona Integritas bukanlah formalitas, melainkan komitmen kita semua untuk bekerja lebih baik dan semakin baik,” ujarnya.

Ia juga mengatakan dengan pencanangan ini Pemkot memberi apresiasi kepada Kejari sehingga memotivasi kejari lebih baik dalam hal pelayanan publik yang akan datang selaku pelayan masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan mengungkapkan bahwa Kejari mempunyai tugas dan fungsi utama pelayanan, dengan penilaian selalu melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan proses untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal.

“Komitmen untuk perubahan menjadi lebih baik tentunya, menciptakan wilayah anti korupsi yang berkaitan dengan publik. Dengan hal ini kita harus melakukan pencanangan tersebut dengan penilaian yang diiringi perubahan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga Melakukan mengatakan pembangunan Zona Integritas ini upaya menuju kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan yang optimal dan berorientasi kepada kepuasan seluruh pemangku kepentingan.

“Guna mewujudkan itu semua akan ada evaluasi bertahap dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal kedepannya. Dengan pelayanan birokrasi kita yang baik dan bebas dari korupsi, output dari WBBM nanti adalah birokrasi bersih dan melayani,” tutupnya.(adv)