Anggaran Pemerintah Hanya Tutupi 34 Persen Kebutuhan Pendanaan Iklim

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang juga rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu, yang kemudian berujung pada naiknya permukaan air laut.

“Menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita pada tahun 2030 karena perubahan iklim,” kata Menkeu secara daring dalam acara B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force pada Selasa (30/08).

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indonesia dengan negara-negara di seluruh dunia bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu urgensi yang sangat penting adalah mempercepat dan merancang transisi menuju sumber energi yang bersih, bersih, dan juga lebih hijau.

“Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini,” ujar Menkeu.

Menkeu mengungkapkan anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp3.461 triliun atau sekitar Rp266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.

“Dengan situasi itu, jelas kebutuhan keuangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sangat penting bagi kami untuk dapat merancang cara investasi baru agar kami dapat mencapai tujuan ambisius tentang perubahan iklim yang juga akan mengancam kemakmuran dan penghidupan masyarakat,” kata Menkeu.

Maka dari itu, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Menkeu menyampaikan Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.

“Dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja global dan menerapkan transisi energi, dan juga untuk menciptakan transisi energi dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan terjangkau. Karena masing-masing perekonomian sebenarnya memiliki keterjangkauan dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim ini,” kata Menkeu.

Indonesia juga telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Menkeu menjelaskan platform tersebut diluncurkan agar Indonesia dapat membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.

“Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan,” ujar Menkeu. (dep/hpy)