Angka Kemiskinan Masih Tinggi Akibat Program Salah Sasaran

Bengkulu – Dimasa kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah angka penduduk miskin terus mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan menjadi program prioritas utama provinsi Bengkulu selama tahun 2016-2021.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin provinsi Bengkulu saat ini berada pada angka 15,23 %. Turun sekitar 2% dibanding maret 2016 yang berada pada posisi 17, 32%.

Namun hal tersebut masih tinggi dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional yang hanya 9,41% dan masih berada pada peringkat teratas kedua setelah Aceh untuk pulau sumatera.

Menurut penjabat Sekda Bengkulu Hamka Sabri, pemerintah sudah banyak membuat program pengentasan kemiskinan. Hampir diseluruh OPD membuat program tersebut. Namun angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi.

Karena itulah, Pemerintah membentuk dewan riset daerah guna mengkaji penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

“Dewan Riset dibentuk untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dan isu yang ada, dan kali ini melakukan kajian mengenai tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu” ujar Penjabat Sekda Hamka Sabri usai membuka kegiatan diseminasi hasil kajian kemiskinan daerah di Hotel madeline, Rabu (4/12/19).

Hasil kajian ini nanti, kata Hamka, akan dijadikan salah satu kebijakan gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan.

Sementara Ketua Dewan Riset Daerah Panji Suminar menjelaskan kajian ini dilakukan melalui Forum Group Discusion dan lokakarya di daerah.

“Semua stake holder di daerah kita gali apa program bagaimana hasilnya, serta outputnya seperti apa,” ujarnya.

Dari kajian yang dilakukan, permasalahan utama yang ditemukan hampir disemua kabupaten adalah kurang terintegrasinya data kemiskinan. Untuk itu menurutnya diperlukan data yang terintegrasi tentang kemiskinan by name by addres sehingga kemudian bisa menemukan sasaran yang tepat.

“Programnya hebat hebat, tapi target grupnya yang tidak tepat. Misalnya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin ternyata pesertanya banyak bukan dari keluarga miskin,” papar Panji.

Tambahnya, salah satu rekomendasi dari dewan riset daerah adalah memang harus mengakui data kemiskinan sumbernya cuma BPS, namun setiap OPD atau pemda harus punya data pembanding sebagai dasar kebijakan sehingga sasarannya tidak melenceng. Selain itu Updating data kemiskinan juga harus terus dilakukan.

Disebut Panji ada 4 kabupaten yang berkontribusi kepada keseluruhan tingkat kemiskinan provinsi, yakni kabupaten Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu.

Tingginya kemiskinan di Kota Bengkulu menurutnya karena akses terhadap lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak ada.

Mengatasinya program peningkatan keberdayaan keluarga miskin harus ditingkatkan, perbaikan akses pendidikan dan diperlukan pelatihan yang menyertakan keluarga miskin serta bantuan peluang usaha berupa bantuan modal usaha mikro.

Hal tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dan non pangan.

“Ketika pemunuhan kebutuhan dasar meningkat ketika disurvey mereka telah keluar dari garis kemiskinan,” tutup Panji

Penulis : Imam Yusup