Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Siapkan Program untuk Tahun 2025

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu lakukan koordinasi dan singkronisasi program Ke-PU-an untuk 2025 mendatang.

“Ini ide yang bagus, supaya OPD maupun instansi yang di Infrastruktur ini, kita melakukan rapat koordinasi mensinergikan program. Disamping kita mengevaluasi permasalahan dan progres yang sedang berjalan di tahun 2024,” kata Isnan Fajri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Selasa (30/07/2024).

Selanjutnya, Isnan juga menjelaskan ada beberapa program yang akan dipersiapkan pada tahun 2025 seperti pembangunan Infrastruktur, jalan, imigrasi, pengendali banjir, dan perumahan serta sektor pencipta karyaan.

“Khusus pencipta karyaan ini seperti pembangunan kawasan yang direncanakan untuk di 2025 yaitu kawasan danau dendam tak sudah, lanjutan pembangunan pantai panjang,” jelasnya.

Dalam perjalanan pembangunan di tahun 2024 ini, cukup baik perkembangannya, serta belum ada kendala dan bisa diselsai tepat waktu untuk menimbulkan asas manfaat untuk masyarakat.

“Pemprov sendiri, sampai saat ini, penyediaan anggaran kita cukup baik tersedia, sesuai yang kita rencanakan,” lanjut Isnan.

Disamping itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso menyampaikan di dalam pembahasan terkait pembangunan untuk di 2025, ada beberapa prioritas yang di perhitungkan, seperti balai sungai pembangunan banjir sungai Bengkulu, pengaman pantai.

“Untuk balai cipta karya yang pertama penataan kawasan danau dendam, kedua IPL atau saluran di Lebong, beberapa Kabupaten juga di prioritaskan juga, tetapi semuanya masih dalam pengusulan, termasuk balai jalan masih peningkatan jalan,” ujarnya.

Diketahui, agenda rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan pembangunan pada tahun 2025 mendatang, sehingga masing-masing Balai Wilayah untuk mengusulkan apasaja yang akan menjadi prioritas  kedepannya.

“Ada empat balai yang hadir, yaitu balai perumahaan, balai jalan, balai cipta karya, dan balai sungai tujuh. Mereka membahas usulan yang harus didukung oleh Pemprov Bengkulu, terutama mengenai data dan kondisi masyarakat,” lanjut Tejo.