DPRD Bengkulu Berhari-hari Diserbu Pendemo Karena BBM Naik, Apa Hasilnya?

BENGKULU – Pemerintah menetapkan mengurangi subsidi BBM untuk jenis pertalite, solar dan pertamax. Beban APBN yang meningkat dan gejolak ekonomi dunia disebut jadi alasan.

Kebijakan ini spontan mengundang gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Di Bengkulu unjuk rasa dilakukan hampir sepekan oleh berbagai elemen mahasiswa.

Demo diawali oleh mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam pada 31 Agustus 2022. Demonstrasi yang menuntut pembatalan kenaikan BBM ini diwarnai kericuhan. Mahasiswa gagal berdialog dengan DPRD. Hasilnya, beberapa mahasiswa mengalami luka.

Demonstrasi kedua dilakukan oleh masa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu pada 5 September 2022. Dalm aksi ini mahasiswa menambah tuntutan agar pemerintah membatalkan pembangunan IKN.

Proyek yang diperkirakan menelan anggaran ratusan triliun itu dianggap dapat menutupi subsidi BBM. Mahasiswa menilai membengkaknya subdisi BBM bisa diganti dari dana pembangunan IKN.

Unjuk rasa dengan ribuan mahasiswa gabungan juga mewarnai aksi penolakan kenaikan harga BBM kali ini. Sama seperti HMI, unjuk rasa ini gagal untuk berdialog dengan DPRD.

Aksi berubah menjadi tak terkendali. Untuk menghalau masa, aparat menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water canon. Mahasiswa terluka dan beberapa peserta aksi ditangkap. Kericuhan kali ini juga ditambah dengan keributan antara aparat TNI dan Polri.

Terbaru, mahasiswa dari PMII menyerukan hal serupa, tolak kenaikan BBM. Aksi berlangsung damai yang berujung pada penandatanganan kesepakatan antara, DPRD, Mahasiswa dan Gubernur.

Di kesempatan lain, gubernur sempat mengatakan akan menyurati presiden, DPR RI hingga ke tim ekonomi nasional. Ia berpesan agar kebijakan nasional ini tidak menimbulkan keributan.

“Saya akan segera bersurat pada pak presiden, ke DPR RI mungkin ke tim ekonomi nasional juga. Agar melakukan kajian, jadi jangan sampai gara-gara perubahan kebijakan nasional malah yang ribut itu kita,” kata Rohidin Rabu (07/09/22) siang.

Secara garis besar, legislatif dan eksekutif di Bengkulu memiliki kesamaan dalam merespon unjuk rasa. Keduanya menyebut akan menyampaikan aspirasi pendemo ke pusat.

Latar belakang kenaikan BBM

Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi berakibat pada naiknya harga BBM. Sejumlah kalangan menilai, kebijakan ini akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar.

Inflasi, daya beli masyarakat menurun menjadi dua faktor yang dianggap paling berpengaruh. Lihat saja, baru beberapa hari naik, sejumlah bahan baku juga ikut naik termasuk tarif ojek online.

Namun, pemerintah seperti tak punya pilihan. Beban subsidi dari Rp 152 triliun, membengkak menjadi Rp 502 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, angka ini diperkirakan akan tetap meningkat di akhir 2022.

Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting menyebut, kenaikan ini juga disebabkan oleh harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang masih tinggi.

Alasan lain, yaitu ketidak stabilan ekonomi global karena tensi geopolitik negara-negara produsen minyak, serta konsumsi BBM subsidi yang dinikmati 70 persen golongan masyarakat mampu.

Banjir Bansos

Untuk mengatasi potensi ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun, anggaran itu berasal dari pengalihan subsidi BBM.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada tiga jenis bansos yang akan diberikan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

“Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut,” kata Menkeu di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Sri Mulyani menyatakan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik kepada kelompok 40 persen ekonomi terbawah di Indonesia maka Pemerintah memberikan bansos.

“Tadi yang oleh Bu Risma 20,67 juta itu adalah 30 persen masyarakat termiskin kemudian yang dari ibu Menaker untuk 16 juta itu kira-kira bisa meng-cover hampir mendekati 50 persen masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah,” ungkap Sri Mulyani.

Alasan dan usaha pemerintah untuk menyeimbang ekonomi pascakenaikan BBM ini sepertinya memberi jawaban jika kebijakan yang mengundang protes ini sulit untuk ditarik kembali.