Logo

Fokus Penanganan Covid-19, Pembangunan Dihentikan Sementara

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka sabri (tengah) Didamping Kepala BPBD Provinsi, Asisten 2 dan Direktur RSUD M Yunus Bengkulu

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka sabri (tengah) Didamping Kepala BPBD Provinsi, Asisten 2 dan Direktur RSUD M Yunus Bengkulu

Bengkulu – Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyebut kebijakan Pembangunan di daerah belum dapat dijalankan. Pasalnya, semua kebijakan pemerintah tengah difokuskan kepada pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid-19).

Hamka yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bengkulu mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan instruksi langsung Presiden RI Joko Widodo tentang optimalisasi pencegahan Covid-19, baik dari sisi penanganan langsung ke lapangan maupun relokasi anggaran dan refocusing anggaran.

“Begitu juga dengan isi surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” ujar Hamka, Rabu (1/4/20).

Saat ini, kata Hamka, gubernur telah menyiapkan langkah-langkah penanganan wabah Covid-19. Langkah itu, dimulai dari kesiapan pangan dan recofusing anggaran.

“Terkait kesiapan pangan, gubernur telah berkoordinasi ke pihak Bulog dan dipastikan bahan pangan pokok seperti beras dan lainnya aman hingga 4 bulan ke depan. Dari anggaran sumber APBD Provinsi Bengkulu juga telah disiapkan untuk APD dan kesiapan lainnya,” ungkapnya.

Lanjut Hamka, pasca satu orang pasien di RSUD M Yunus meninggal dinyatakan positif Covid-19, Senin kemarin(30/3/20), upaya pencegahan secara serentak terus digencarkan oleh seluruh pihak pemerintah dan elemen masyarakat, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke tingkat pemerintahan Desa/Kelurahan bahkan Dusun/RT.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, hingga saat ini juga terus melakukan penanganan secara masif dan berkesinambungan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat,” katanya.

“Termasuk sosialisasi untuk #TetapDirumahAja dan penyiapan APD yang yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Sehingga kita sama-sama berharap penyebaran positif korona ini tidak terjadi lagi, cukup yang di Masjid At-Taqwa saja,” tutup Hamka.

Sementara Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu, Edi Susanto mengungkapkan bahwa untuk teknis penanggulangan di lapangan diserahkan ke Pemda Kabupaten/Kota masing-masing, karena mereka yang punya wilayah.

Sehingga instruksi gubernur perketat pengamanan di daerah perbatasan Provinsi Bengkulu dapat dijalankan dengan baik.

“Sampai saat ini kita terus lakukan koordinasi dengan pihak kabupaten/kota, terkait langkah apa yang dilakukan. Seperti kita telah mengeluarkan surat Intruksi Gubernur Bengkulu kepada Walikota yang salah satunya meminta Walikota mengisolasi lokasi tempat Almarhum positif korona kemarin,” kata Edi Susanto.

Kadinkes Minta Data ODP, PDP Jelas dan Valid
Kadinkes Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan update data pasien baik ODP maupun PDP hingga saat ini terus dilakukan sesuai dengan data dari Rumah Sakit dan Dinkes kabupaten/kota.

Validitas data yang disampakan kabupaten/kota juga terus dilakukan verifikasi secara berjenjang mulai dari Dinkes kabupaten/kota disampaikan ke Dinkes Provinsi Bengkulu kemudian untuk dilaporkan ke pusat.

“Kita sudah sepakat, setiap data yang dilaporkan itu terutama ODP tentu harus jelas nama, alamat, gejala klinis kemudian riwayat bepergian. Sekarang tentu dengan adanya kasus positif, penetapan data ini tidak hanya dari daerah luar zona merah tapi juga dari dalam Kota Bengkulu,” terang Herwan.

Dengan begitu, kata Herwan, data yang diberikan dapat dijadikan bahan pemerintah daerah melihat perkembangan dari waktu ke waktu jumlah peningkatan ODP maupun PDP dan bagaimana dengan orang tanpa gejala.(rls/okd)