Menkeu Koreksi Manajemen dan Pimpinan Unit Kerja Pegawai ‘Nakal’

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tindakan salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini telah menimbulkan dampak besar.

Menurut Menkeu, jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menciptakan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, termasuk kepada DJP.

“Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan,” kata Menkeu dilansir laman Kementerian Keuangan, Sabtu (25/2/2023).

Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas, sekaligus untuk menindak oknum-oknum yang ditengarai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi, termasuk memperkaya diri sendiri.

Menkeu menjelaskan Kementerian Keuangan terus akan memperkuat three lines of defense di dalam menegakkan integritas. Menkeu meminta kepada seluruh jajaran untuk terus melihat dan mengidentifikasi kelemahan dari tiga layer pertahanan tersebut dari sisi kerangka integritas.

“Pertahanan pertama adalah bagaimana manajemen pimpinan unit terkait apabila melihat stafnya atau jajaran di bawahnya yang ditengarai melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melanggar aturan ASN, serta melanggar integritas itu harus semakin diperkuat. Koreksi pertama adalah pada manajemen dan pimpinan dari unit kerja tersebut,” ujar Menkeu.

Pertahanan kedua berada pada kepatuhan internal yang ada di masing-masing unit eselon I. Menkeu meminta keberadaan dan peran dari Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk melaksanakan disiplin, mengidentifikasi, dan membuat pencegahan awal harus semakin diperkuat.

Pertahanan ketiga adalah peranan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk bisa terus melakukan penegakan disiplin dan menjaga integritas dari Kementerian Keuangan.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, tiga layer defense ini untuk dievaluasi, diperkuat hingga kita mampu untuk memberikan keyakinan, assurance kepada masyarakat bahwa Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit yang diberikan tugas undang-undang untuk mengumpulkan dan menerima pajak dapat dan harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Bahwa seluruh proses kita adalah amanah dan kita bisa melakukan koreksi dini terhadap tanda-tanda, suatu tindakan yang melanggar integritas,” kata Menkeu.

Wapres Dukung Upaya Kemenkeu

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung upaya tegas yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam menyikapi pamer gaya hidup mewah jajarannya.

Sehingga, di masa depan tidak terulang kembali melakukan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh segenap pegawai di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

“Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” ujar Wapres Ma’ruf Amin melalui siaran pers yang diterima pada Jumat (24/2/2023).

Peristiwa pamer gaya hidup mewah itu, lanjut Wapres, bisa berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik pada kinerja Kementerian Keuangan. Khususnya, dalam hal taat bayar pajak yang tengah gencar digaungkan oleh Kementerian Keuangan pada beberapa waktu mendatang.

Meskipun, tindakan pamer gaya hidup mewah tersebut, hanya dilakukan oleh segelintir oknum pada lingkungan kerja Kementerian Keuangan.

“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah), tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.

Wapres mengimbau, pada saat ini gaya hidup yang paling baik dipraktekkan adalah gaya hidup sederhana, kesederhanaan penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Sehingga, letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Semua itu dilakukan dalam rangka, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan/mewah),” imbau Wapres.