Wagub : APBD 2020, Diarahkan Biaya Pilkada dan Pembangunan Infrastruktur

Bengkulu – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Dedy Ermansyah akhirnya menyampaikan Nota Pengantar Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020 mewakili gubernur. Setelah sebelumnya, sidang diskor 1 jam karena banyak diprotes oleh dewan provinsi. Menurut mereka, sidang paripurna dengan agenda tersebut tidak dapat diwakilkan, kecuali membawa surat mandat.

Dalam nota pengantar yang dibacakan Wakil Gubernur, APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 lebih difokuskan pada pembiayaan Pilkada dan pembangunan infrastruktur.

“RAPBD 2020 Provinsi Bengkulu diarahkan kepada pembiayaan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu serta program kegiatan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana umum,” kata Wakil Gubernur, Selasa (19/11/19).

Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, anggaran dialokasikan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada. Termasuk juga nantinya anggaran untuk pengamanan Pilkada.

“Kegiatan sarana prasana kepada masyarakat nantinya, berupa peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, serta pelayanan kepemerintahan lainnya. Termasuk juga pembayaran hutang dan lelang, yang pelaksanaannya nantinya akan dilakukan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan pemerintah provinsi serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” jelas Wagub.

Baca juga : Mewakilkan Gubernur Tanpa Mandat, Paripurna RAPBD 2020 Diskor

Wagub menegaskan, program kegiatan yang direncanakan tetap berpedoman pada 5 prioritas Gubernur selama 5 tahun (2016-2021). Pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, penguatan komoditas unggulan agromaritim serta hilirisasi.

Selain itu, termasuk juga program pengembangan infrastruktur strategis, industrialisasi transportasi, birokrasi tata kelola administrasi  pemerintah berbasis teknologi informasi serta Fisit Wonderful 2020.

Lanjut Wagub, upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu menciptakan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan terus dilakukan melalui produktifitas APBD.

“Termasuk juga dengan upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dimana pemilihan umum ditahun ini. Juga memiliki resiko dan tantangan terhadap iklim investasi,” ungkapnya.

Sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dampak yang muncul, lanjut Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menitik beratkan kepada stabilitas politik dan ekonomi. Untuk menjaga persefsi dan iklim investasi yang baik bagi investor.

Sidang paripurna dilanjutkan Selasa malam (19/11/19) sekitar pukul 20.00 WIB. Dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas Penjelasan Nota Pengantar Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Penulis : Yudi Arisandi